Hadi Tjahjanto menyerahkan 303 sertifikat ke Pemerintah Kota/Kabupaten dan BUMN se-Provinsi Banten.

Tangerang, postangerang.com

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia, Hadi Tjahjanto menyerahkan 303 sertifikat ke Pemerintah Kota/Kabupaten dan BUMN se-Provinsi Banten, di Ruang Akhlakul Karimah, Puspem Kota Tangerang, Kamis (27/7/23).

Jumlah 75 diantaranya diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Dan Kantor ATR/ BPN Kabupaten Tangerang .

Kapala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, Sudaryanto,SH,M.M. Dalam sambutannya Provinsi Banten terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota dengan luas wilayah 904.183 ha.

Jumlah penduduk lebih kurang 12.627.316 jiwa. Dengan estimasi bidang tanah sebanyak 5.004.771 bidang, maka bidang tanah yang sudah terdaftar sebanyak 3.785.022 atau sebesar 76%.

Saat ini Kanwil BPN Provinsi Banten mendapat target PTSL Tahun 2023 sebanyak 125.134 bidang, yang saat ini masih dalam proses pengejaan.

Insya Allah dengan kerja keras dan komitmen para kepala kantor beserta jajaran yang terus kami monitoring, evaluasi target yang telah diamanahkan tersebut mampu, Kamib tuntaskan dengan baik sesuai waktu yang telah di tentukan, tegasnya.

Sedangkan Kantor ATR/BPN Kabupaten Tangerang jumlah 39 Sertipikat Asep Pemerintah Kabupaten Tangerang, 7.Sertipikat Asep PLN, 15 Sertipikat Wakap/ mesjid yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang.

Ini bukti kerja kerasnya kepala kantor ATR/BPN Kabupaten Tangerang H. Joko Susanto, SH,M.Si dan jajarannya .Safprullah( Irul. T). Soleh Hedrawan, SH,MH.

Enjang Trisnawan,SH. Edi Dwi Daryono, SE, MH. Niluh Ketut Suwartika SH,MH. Suharyanto, SH. H. Wendi Suparto, SH. H.Johan SH.

Hadir pula diantaranya, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Yulia Jaya Nirmawati, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Sudaryanto, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar serta Wali Kota dan Bupati se-Provinsi Banten.

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi antar Pemerintah Provinsi Banten, tak terkecuali Kota Tangerang.

Sertifikasi ini adalah program yang terus dilaksanakan, untuk mitigasi penyalahgunaan aset milik pemerintah daerah.

Sehingga dengan sertifikat ini, kata MenteRI ATR/BPN bisa diamankan aset-aset tersebut.

Tidak ada lagi tumpang tindih, menekan permainan mafia, terlebih untuk investor yang datang juga dapat diberikan kepastian secara hukum.

“Program sertifikat di Provinsi Banten akan terus dilakukan dan dimaksimalkan. Sehingga kota/kabupaten di Provinsi Banten dapat menjadi kota/kabupaten lengkap.

Selain itu, dapat meningkatkan iklim investasi di Provinsi Banten,” kata Menteri ATR/BPN.

Sementara itu, Kepala DPKD, Kota Tangerang Tatang Sutisna mengungkapkan sejak 2020 sekiranya sudah 1.312 sertifikat telah diberikan BPN kepada Pemkot Tangerang.

Terinci, 2020 ada 87 sertifikat, 2021 ada 422 sertifikat, 2022 ada 375 sertifikat dan di tahun 2023 sampai dengan Juli sebanyak 428 sertifikat dari target 700 sertifikat.

( trisno red )

Related Posts