Tangerang, postangerang.com
Wakil Ketua Umum Yono Hartono dalam penyusunan draf tersebut menolak Pasal 8 Bab V ayat (1) dan (2) Terkait Verifikasi oleh Dewan Pers mengatakan bahwa ia mengkaitkan antara media dengan untuk mempersulit.
Ia berharap, jangan ada kaitan politik untuk media.
Kepres yang akan di terbitkan oleh presiden jangan mempersulitkan perusahaan media dalam mencara pendapatan pengasilan perusahaan.
Kerena perusahaan harus tidak di kaitkan pada virifikasi pada dewan pers, ini akan mematikan perusahaan media lokal.
Pasal-pasal yang membuat perusahaan media mematikan usaha media, alangkah tidak di kaitkan pada dewan pers.
“Karena Media yang sudah berbadan hukum dan sudah membayar pajak, sudah cukup di verifikasi oleh dewan pers”, katanya Yono
“Penyusunan draf tersebut dilakukan dengan menyandingkan usulan tim kelompok kerja (pokja) yang dibentuk Dewan Pers (27 pasal) dan dari Kominfo (13 pasal). Hasil akhir draf terdiri atas 14 pasal,” ujar Ninik.
Jika, kata Ninik, bahwa media adalah kontrol sosial, tidak perlu di verifikasi oleh dewan pers.
Jika ini dilakukan oleh dewan pers bagai mana media pers lokal bisa bersaing di Pemerintah dan mencari pengasilan oleh pihak perusahaan media tersebut”, katanya. sumber :
SMSI / AWB / HEN / POST
Related Posts
Para Kades SE kecamatan Kosambi mengadakan Tasyakuran Atas Tambahan Masa Jabatan 2 Tahun.
Dapat Perpanjangan Masa Jabatan 8 Tahun Kepala Desa Lemo Gelar Syukuran.
Beruntung lagi kades, di perpanjang lagi masa jabatanya, hore, hore.
DPP Demokrat sudah Resmi, Bakal Calon Walikota Tangerang, Helmy Halim Terima Surat DPP Demokrat.
Maesyal Rasyid Dapat Dukungan dan deklarasi dari Gerakan belaTangerang.
No Responses