Jika Presiden dalam hal ini terbukti dan menyudutkan sekelompopk orang Jokowi bisa di pemazulkan.

Jakarta, postangerang.com

Banyak perdiksi orang-orang pintar dan bahwa undang-undang yang pengganti Perpu Cipta Kerja (PCK) berbuntut panjang.

Dari aktivis dan para perpolitik juga menyoroti bahwa PCK ada kepentingan sekelompok yang di untungkan, jika ia ini pihak MPR dan Mahkama Agung (MA) harus ada uji coba.

Jika Presiden dalam hal ini terbukti dan menyudutkan sekelompopk orang Jokowi bisa di pemazulkan.

“Kami minta MPR dan MA agar benar-benar di tangani karena ini bisa membuat jutaan pekerja bisa di rugian”, katanya Prof. Yusril Iza Mahandra, ia juga termasuk ahli tata negara.

Menurut Yusril, Jokowi bisa di pemazulkan, tergabtung pada MPR dan MA.

Menurut Peneliti sekaligus kader intelektual Muhammadiyah Muhammad Abdullah Darraz menilai terdapat kampanye khilafah terselubung kelompok radikal dalam isu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Cipta Kerja untuk membangun public distrust terhadap negara.

“Kampanye khilafah terselubung kelompok radikal dalam isu ini (Perppu Cipta Kerja), dengan cara membangun public distrust dan narasi kebencian terhadap negara menjadi persoalan berbeda,” kata Darraz dalam keterangannya, Sabtu (14/1/2023). dikutip kompas.com

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja memang menjadi kontroversi sebagian kalangan yang harus disikapi secara kritis dan argumentatif.

Darraz menilai, bahwasanya kritik haruslah disampaikan dengan santun, objektif, elegan, dan tidak ada tujuan terselubung lainnya melainkan untuk kebaikan umat, rakyat, dan pemerintah itu sendiri.

ddang / deni / post

Related Posts