Jakarta, postangerang.com
Mahfud MD Koordinator Kementerian hukum dan Ham mengatakan saya jangan di geretak, lah wong mau menyampaikan pendapat agar dana ratusan triliun itu di proses.
“Eeh jawabnya tidak enak sama kami di Gedung DPRRI, jangan main-main”, katanya.
Maksud Mahfud MD jika itu terdapat dana ratusan triliun itu tidak masuk pada APBN, kenapa setidaknya cari solusinya.
Dengan dana ratusan triliun itu bisa membiayai 30 propinsi di Indonesia tentang pembangunan desa tertinggal.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman akan melaporkan, jika argumen di tingkat rapat konsolidasi di Gedung DPR belum lama ini.
Kata Boyamin Saiman, Bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD dan Pusat, jangan takut bertindak.
Bagi yang Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) besok, Selasa, 28 Maret 2023.
“Karena pekan ini saya masih berada di Bali. Jadi, mudah-mudahan Selasa pekan depan (Selasa pekan ini) sudah bisa ke Bareskrim untuk melaporkan,” ujar Boyamin dalam keterangannya pada Sabtu, 25 Maret 2023 di kutip detiknews.com
henri / posta
[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]
Related Posts
Kementerian ATR/BPN mengambil peran yang aktif di dalam kegiatan, Dibidang Infrastruktur.
Sangketa sepadan Tanah Laut di pagar, Belum ada penetapan Hukum Pengadilan Negeri.
Jadi Bapenda pasang target Awal sebesar Rp.420 miliar, dan realisasi pada 31 maret sudah mencapai Rp.700 miliar.
Majelis hakim Muhammad Alfi Sahrin Usup, SH, MH : akan tunggu 7 hari ia mau banding keputusan sudah di tetapkan sidang.
Yahya Ansori terpilih Menjadi Ketua PGRI Korcam Kosambi Periode 2025-2030.
No Responses