Jakarta – postangerang.com.
Puan Maharani Ketua DPR-RI dari Fraksi PDI-P mengatakan ia sangat kecewa terhadap pihak MK memutuskan dan meloloskan anak kandung joko widodo, minggu (12/11).
Ini pertanda ada reformasi ke-II, apakah kita masih ingat tentang semanggi?
Bahwa Megawati untuk berdiri MK ia ikut merumuskan juga.
Ini malah MK buat KKN, agar penguasa di loloskan menjadi capres-cawapres.
“Kami akan dorong pihak parlemen lainnya agar kasus ini di teruskan ke pihak Polri untuk di usut tentang gratifikasi tentang meloloskan cawapres”, katanya Puan Maharani ketua DPR-RI.
Kata dia, ini semua perlu di pelajari sejarah, bahwa menghilangkan KKN harus.
“Siapa itu dia, baik ia penjabat negara mau pun kepala negara harus di pemazulan sampai ke tahap MPR-Ri”, ujarnya,
Sampai-sampai Megawati Sukarno Putri dari Ketua Umum Partai PDI-P sempat gregatan terhadap kelaurga Jokowi, minggu (12/11).
Pasalnya, kata Megawati, orang susah-sudah memperjuangkan berdemokrasi dan Reformasi, ini enak-enaknya membuat Kolusi Korupsi dan Nepostisme (KKN)”, katanya.
Jika perlu yang KKN agar tangkap dan periksa, apakah kita bikin kembali reformasi ke-II?.
Jokowi dan kelaurga tidak memberikan contoh pada untuk masyarakat, tetapi ia membuat menteri dan pejabat negara buat korupsi.
Sehingga bisa ia atur, untuk menjalankan tugasnya sebagai KKN.
“Lewong di suruh korupsi, biar gampang para menteri bisa ikut dan seolah-olah penyelamat, tetapi ia lebih bahaya”, kata Megawati.
Menurut ia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bicara soal kondisi hukum yang terjadi belakangan ini. Salah satu yang disorot Megawati ialah kondisi di Mahkamah Konstitusi (MK).
Megawati awalnya memuji putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) soal pelanggaran etik hakim MK terkait dengan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres.
Sebagai cahaya dalam kegelapan.
Dia kemudian bercerita tentang pembentukan MK sebagai salah satu hasil dari reformasi, dikutip detiknews.com.
Megawati mengatakan reformasi dilakukan dengan susah payah dan berbagai pengorbanan rakyat seperti peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi, peristiwa Kudatuli, hingga para aktivis yang diculik.
Dia meminta semua pihak tak lupa bahwa reformasi yang melahirkan undang-undang soal pemerintahan yang bersih dan bebas dari nepotisme, kolusi dan korupsi.
henry / postang
[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]
Related Posts
Peta yang ada di BPN letak tanah sudah di geser, dipindahkan, semua sudah di rekayasa seperti ini rasanya antara percaya dan tidak.
DLH Kota Tangerang, terancam di panggil Kementarian LHK Pusat, terkait pengelolaan Sampah.
Kehadiran Kosambi Media Center Akan Bersinergi Kepada Pemerintah, Pengusaha dan Masyarakat.
Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dan Kantor Pertanahan se-Banten Raih Penghargaan Kategori “A” dari Ombudsman.
Beri Pengarahan ke Kanwil BPN Provinsi Papua Barat dan Sumatra Barat, Menteri Nusron Tekankan Perbaikan dalam Pelayanan Publik.
No Responses