Rahmady Effendy Hutahean (REH), diberikan bebaskan tugas oleh Dirjen Bea Cukai.

Jakarta, postangerang.com

Akhirnya pihak KPK akan pantau ulang kekayaan yang di miiki oleh Kepala Unit Becukai Purwakarta, Jawa Barat ini tidak sesuai, selasa (14/05).

Ada dugaan laporan itu tidak di masukan pada anggaran laporan, LHKPN.

REH ada indikasi dugaan Laporan fiktif.

Pihaknya akan di panggil dalam laporan yang tidak masuk akal itu oleh KPK.

Menurut Sumber undang-undang LHKPN, Sanksi pihak, Kapan Pelaporan LHKPN Dilakukan?

Ketentuan Pasal 4 Peraturan KPK 2/2020 kemudian menerangkan bahwa LHKPN ini wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada saat:

Diangkat sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat.

Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.

Pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah masa jabatan berakhir atau pensiun.

Masih menjabat sebagai penyelenggara negara.

Pelaporan LHKPN bagi penyelenggara negara yang pertama kali menjabat, pensiun, dan diangkat kembali setelah pensiun wajib dilakukan paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.

Bahkan laporannya juga sudah sampai pada KPK, bahwa laporan REH tidak masuk akal.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahean (REH).

Keputusan ini diambil setelah REH dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan laporan harta kekayaan yang janggal.

Laporan itu dibuat oleh Wijanto Tritasana melalui kuasa hukumnya Andreas, dikutip detiknews.com.

Ia menilai, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dibuat oleh REH tidak masuk akal

Berdasarkan dokumen LHKPN 2023, REH tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp 6,39 miliar.

Angka itu dinilai tidak masuk akal, sebab Andreas bilang, REH memiliki perusahaan dengan total aset Rp 60 miliar.

“Nah ini aset-aset yang sudah diberikan perusahaan ke istrinya atau beli ini didaftarkan atau tidak, ini yang kami tidak tahu,” kata Andreas, ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/5/2024).

andri / henry

Related Posts