
Surabaya, postangerang.com
Wamendagri Bima Arya Dorong Masyarakat Manfaatkan Transportasi Publik agar tidak salah paham, sesuai dengan ke majuan jaman di jital, Surabaya, kamis, (01/05).
Peran Pemerintah Daerah juga harus mendorong masyarakat mamfaatkan Transportasi, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Daerah.
Ia menilai kata Bina Arya, masyarakat setidaknya harus tahu tentang Transportasi publik, agar tidak salah paham.
Dengan meningkatnya jumlah penduduk transportasi harus di tingkatkan dengan mendorong PAD daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong masyarakat untuk semakin aktif memanfaatkan fasilitas transportasi publik.
Ia menilai, layanan transportasi publik di Indonesia saat ini semakin maju dan menjadi pilihan banyak warga.
“Juga pemerintah akan semakin termotivasi untuk memperbaiki layanan.
Warga saja sekarang banyak yang memilih transportasi publik, apalagi pejabat dan pemimpinnya,” katanya di Stasiun Surabaya Gubeng, Jawa Timur, Kamis (1/5/2025).
Bima juga menyampaikan pengalamannya menjajal berbagai moda transportasi umum.
Dalam berbagai kesempatan bertugas, ia menggunakan transportasi publik seperti KRL hingga angkutan umum perkotaan atau angkot. Baru-baru ini, ia juga menggunakan kereta Panoramic dari Bandung ke Garut.
“Saya senang sekali mencoba berbagai macam layanan. Saya kemarin sangat punya pengalaman yang luar biasa pakai Panoramic dari Bandung ke Garut,” ujarnya.
Selama kunjungan di Jawa Timur, Bima berkesempatan merasakan langsung pelayanan transportasi umum.
Ia menekankan pentingnya kemudahan dalam proses reservasi tiket sebagai bagian dari pelayanan yang harus terus ditingkatkan.
“Karena banyak sekali yang masih bingung, pesannya di mana, caranya bagaimana,” tambahnya.
Selain itu, Bima juga berharap aspek kenyamanan pengguna terus ditingkatkan. “Tapi saya melihat dua hal itu sudah semakin baik di KAI kita,” tandasnya.
(Puspen Kemendagri / hen)
Related Posts
Kepsek SMPN 1 : Kosambi Mereka juga diberikan motivasi dan doa untuk mencapai kesuksesan di masa depan.
Sangketa sepadan Tanah Laut di pagar, Belum ada penetapan Hukum Pengadilan Negeri.
Jadi Bapenda pasang target Awal sebesar Rp.420 miliar, dan realisasi pada 31 maret sudah mencapai Rp.700 miliar.
Subsidi Negara Terkuras ; Mafia Solar Jawa Barat Semakin Kaya.
Majelis hakim Muhammad Alfi Sahrin Usup, SH, MH : akan tunggu 7 hari ia mau banding keputusan sudah di tetapkan sidang.
No Responses